MBG Diduga Picu Keracunan Massal, Ada yang Salah?
Gelombang kekhawatiran publik meningkat menyusul laporan dugaan keracunan massal yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Program yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, kini justru menuai kritik tajam. Muncul pertanyaan mendasar: adakah yang salah dengan implementasi atau pengawasan program ini?
JPPI Serukan Penghentian Sementara Program MBG
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menjadi salah satu suara lantang yang menyuarakan keprihatinan terkait isu ini. Mereka bahkan mendesak agar program MBG dihentikan sementara waktu demi dilakukan evaluasi menyeluruh.
"Kami tujukan langsung kepada Presiden, melalui forum yang terhormat ini. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis seperti tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem," tegas Ari Hadianto, Koordinator Program dan Advokasi JPPI, saat audiensi bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (22/9/2025), yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen.
JPPI meyakini, meluasnya kasus keracunan di berbagai daerah menandakan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan dan pengendalian kualitas program MBG. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kelayakan program untuk dilanjutkan tanpa perbaikan signifikan.
Evaluasi Total Sistem Tata Kelola MBG Mendesak
Lebih lanjut, JPPI menekankan pentingnya evaluasi total terhadap sistem tata kelola program MBG. Mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas program ini berada langsung di bawah kendali Presiden, JPPI menilai Presiden memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan evaluasi komprehensif. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
"Sistem tata kelola MBG dievaluasi secara total. Kemudian, lantaran Badan Gizi Nasional (BGN) berada di bawah Presiden, maka Presiden bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara total," ujar Ari.
Evaluasi ini harus mencakup seluruh aspek program, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan dan pengendalian kualitas. Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme akuntabilitas juga menjadi poin penting yang harus dievaluasi.
Keselamatan Anak Harus Jadi Prioritas Utama
JPPI mengingatkan pemerintah untuk mengutamakan keselamatan anak-anak di atas kepentingan politik atau target program. Program MBG seharusnya memberikan manfaat gizi optimal bagi anak-anak, bukan justru membahayakan kesehatan mereka.
"Jangan jadikan anak jadi target-target program politik yang akhirnya malah mengesampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak," tegas Ari.
Prioritas utama dalam program MBG seharusnya adalah memastikan keamanan pangan dan nutrisi yang terkandung dalam makanan yang disajikan. Pengawasan ketat terhadap kualitas bahan makanan dan proses pengolahan harus dilakukan secara berkala dan transparan.
Fokus pada Target yang Tepat
JPPI menyarankan pemerintah agar program MBG menargetkan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jika tujuan utama program ini adalah menurunkan angka stunting, fokus harus diberikan pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Pendekatan yang lebih terarah dan personal dinilai akan lebih efektif dibandingkan memberikan bantuan merata kepada seluruh masyarakat.
"Jika memang ingin mengurangi angka stunting, maka sebaiknya dilakukan di tempat yang membutuhkan dan tidak malah menambah penerima manfaatnya. Jangan satu ukuran satu program untuk semua," tegas Ari.
Pendekatan berbasis data dan evidence-based dinilai krusial dalam menentukan target program MBG. Pemerintah perlu melakukan pemetaan akurat mengenai kebutuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah dan menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.
Dana Pendidikan Jangan Dikalahkan
Di sisi lain, JPPI menyoroti potensi penggunaan dana pendidikan untuk program MBG. Lembaga ini mengingatkan bahwa kebutuhan untuk memenuhi standar minimum pendidikan dasar masih sangat besar. Pengalihan dana pendidikan untuk program lain dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.
"Kami meminta dengan hormat kepada para Bapak-Ibu anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Bapak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total," pungkas Ari.
Prioritas utama dalam alokasi anggaran pendidikan seharusnya adalah memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas sekolah yang memadai, dan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas. Pengalihan dana pendidikan untuk program lain harus dilakukan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait seruan penghentian program MBG dari JPPI. Namun, desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini semakin menguat seiring bertambahnya laporan dugaan keracunan. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keamanan dan efektivitas program MBG, serta memprioritaskan keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama program ini. Kasus ini menjadi ujian berat bagi pemerintah dalam mewujudkan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci keberhasilan program sejenis di masa mendatang.
